Tata Kelola

PT Pertamina Geothermal Energy (“PT PGE”) meyakini bahwa implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) akan mendorong pelaksanaan bisnis yang beretika dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejelasan komitmen, aturan main dan praktik-praktik penyelengaraan perusahaan yang baik dan beretika akan mendorong peningkatan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi para stakeholders.

PT PGE telah merancang dan menetapkan berbagai kebijakan dan perangkat untuk dapat melaksanakan dan mengembangkan GCG secara sistematis dan efektif, antara lain:

  1. Penetapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) sejak tahun 2008. Pedoman tersebut telah mengalami perubahan di tahun 2013, 2014 dan perubahan terakhir disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PGE pada tanggal 23 Desember 2016.
  2. Penetapan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) sejak tahun 2008. Pedoman tersebut telah mengalami perubahan di tahun 2013 dan perubahan terakhir disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PGE pada tanggal 23 Desember 2016.
  3. Penetapan pedoman tata kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama struktur GCG Perusahaan dalam Board Manual sejak tahun 2013, dan telah mengalami perubahan pada tahun 2014 dan perubahan terakhir disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PGE pada tanggal 23 Desember 2016.
  4. Pengelolaan potensi benturan kepentingan yang mengacu kepada Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) No. A-002/PGE400/2010-S0 tanggal 23 November 2010.
  5. Pelaksanaan Whistle Blowing System yang mengacu kepada TKO Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) No. B 001/PGE500/2016-S0 Revisi ke-0 tanggal Juli 2016, dimana sistem ini dibangun sebagai upaya untuk penanganan pengaduan yang lebih tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.
  6. Penunjukkan Direktur Keuangan sebagai Koordinator Penerapan dan Pemantauan GCG, dengan tugas antara lain: a. Mengkoordinasikan penerapan, pemantauan, penegakan dan pemenuhan GCG di Perusahaan; dan b. Mengelola isu-isu kepatuhan di dalam perusahaan dan meyakinkan bahwa Perusahaan dan para pekerjanya telah menerapkan dan menegakkan GCG dalam pelaksanaan bisnis Perusahaan.
  7. Pelaksanaan Sosialisasi GCG setiap tahun, dengan mengundang narasumber dari KPK, PPATK, BPKP dan praktisi GCG lainnya.
  8. Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Direksi, Komisaris, VP/setara dan Manajer/setara yang mengacu kepada Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) No. 007/M00000/2017-S0 Revisi ke-0 sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-70/C00000/2017-S0 tanggal 30 November 2017.
  9. Pelaksanaan assessment GCG yang bertujuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang penerapan GCG di Perseroan yang mendekati atau telah mencapai praktik terbaik (best practices) maupun bidang-bidang yang belum mendekati atau belum mencapai best practices serta mendapatkan umpan balik berupa rekomendasi perbaikan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan GCG di kemudian hari.
  10. Pengisian GCG Online System yang dikembangkan sejak tahun 2012, dimana semua pekerja wajib untuk mengisi formulir GCG Online system yang mencakup:
    • Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi
    • Pernyataan Potensi Konflik kepentingan (Conflict of interest)
    • Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Insan Perusahaan